JawaPos.com- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Malang peduli pertanian menggelar aksi untuk memperingati Hari Tani Nasional di halaman gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9). Mereka mengecam adanya kebijakan beras impor dan pengalihan lahan pertanian yang saat ini tak kunjung berkurang.
Puluhan mahasiswa melakukan longmarch mulai Stadion Gajayana menuju ke bundaran Tugu hingga berakhir di samping gedung DPRD Kota Malang. Dengan membawa spanduk dan bendera, mereka meneriakkan slogan-slogan dukungan kepada para petani.
Koordinator Aksi Fajar Noor Alamsyah Nugraha menjelaskan, peserta aksi yang tergabung dalam beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa kampus di Malang itu ingin merayakan hari Tani. Mereka menyuarakan jeritan hati para petani yang saat ini sedang terpuruk. “Pertama, terkait dengan alih fungsi lahan, kalau bicara di Malang, banyak orientasi ekonomi bukan pada sektor pertanian, tapi pada sektor industrialisasi,” jelasnya di sela-sela aksi.
Fajar juga menyinggung kebijakan impor pangan. Tidak sedikit berita yang menginformasikan antara Kemendag dan Kementan saling menjatuhkan satu sama lain. “Ketika Kementan menyatakan bahwa ada surplus beras, tapi di sisi lain Kemendag dengan kebijakannya (justru) mengeluarkan kebijakan untuk impor pangan. Kemudian ini membuat rakyat menjadi sakit hati, dirugikan adanya impor pangan, karena harga di petani makin turun,” bebernya.
Dia menerangkan, kondisi petani di Kota Malang saat ini bisa dibilang terpuruk. Pasalnya, mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam hal pemasaran produk. Petani hanya bisa secara vertikal saja, atau hanya satu arus untuk memasarkan produk. “Di sisi lain, nilai tawar dari mereka rendah.Harga yang diterima oleh mereka tidak sesuai dengan mereka usahakan,” papar Fajar.
Adanya kebijakan impor beras menyebabkan keuntungan yang dikantongi petani tidak sebanyak yang diterima oleh penerima terakhir alias pedagang di pasar. “Rantainya panjang, ditambah impor saat panen raya, mereka semakin terpuruk,” imbuhnya.
Oleh karena itu, pada aksi kali ini mereka menuntut beberapa hal. Antara lain menuntut adanya penyerapan pangan nasional dan menindak tegas kebijakan impor terutama saat panen raya. Menuntut Jokowi evaluasi secara menyeluruh kinerja dari Kemendag. Serta menuntut adaya penegasan atau penegakan hukum terhadap praktek korupsi di sektor agraria. “Kami beri waktu 30 hari. Kalau tidak ada tanggapan, kami akan melakukan aksi lagi pada hari Pangan Oktober mendatang,” tegasnya.