JawaPos.com – Para petinggi DPRD DKI Jakarta tampaknya geram atas keputusan tarif MRT Jakarta yang penetapannya dinilai sepihak. Karena dinilai ada perubahan yang dilakukan dari penetapan awal yakni tarif rata-rata Rp 8.500.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik pun melihat keputusan tersebut sangat tidak adil. Menurutnya keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edy Marsudi yang menetapkan tarif termahal Rp 14 ribu tidaklah tepat. Sebab, hasil daripada Rapimgab jauh daripada itu.
Menurutnya pertemuan tertutup antara Anies dan Prasetio di Ruangan Ketua DPRD DKI pada Selasa (25/3) tidak bisa dikatakan sah. Karena tidak melalui forum rapat resmi.
“Itu kan kesepakatan Anies dan Pak Ketua, hasil rapim kan Rp 8.500, kesepatakan itu harus dibawa lagi ke rapim. Boleh ada kesepakatan tapi kembalikan ke rapim itu pengesahaannya, supaya legal,” tutur Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/3).
Walau begitu, Taufik pun menepis dugaan dan pandangan bahwa ada permainan politik jelang Pemilu 2019 di anggota dewan yang menetapkan tarif MRT murah. Sebab, secara logika tarif untuk sekali jalan ini dinilai masih memberatkan.
“Habis pemilihan umum pun kalau perlu tarifnya murah, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat percuma juga kalau tarifnya mahal. Ini kan tarifnya Rp 14 ribu, pergi-pulang jadi Rp 28.000 maksimal. Menurut saya masih mahal, tanya saja sama masyarakat,” ucapnya.
Seperti diketahui, Anies telah mengumumkan tarif MRT ditetapkan sebesar Rp 10 ribu per 10 kilometer. Atau tarif terendah Rp 3.000 dan tarif tertinggi mencapai Rp 14 ribu.