JawaPos.com – Pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun diganjar penghargaan tingkat nasional. Pemkot Madiun bersanding Pemprov Jatim dalam kompetisi pengelolaan pelayanan publik kategori pengelolaan aspek dengan keberlanjutan inisiatif terbaik.
Kompetisi bergengsi itu diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kemenpan-RB kepincut inovasi yang diciptakan Pemkot Madiun.
Sebagaimana dipaparkan Wali Kota Madiun Maidi secara virtual di hadapan sederet dewan juri pada 10 November lalu. Mulai Azwar Abubakar (mantan menteri PAN-RB), Meuthia Ganie-Rochman (akademisi departemen Sosiologi UI), Eva Sundari (anggota tim reformasi birokrasi nasional), Adi Prasetya (wapemred Berita Satu TV), dan Sad Dyan Utomo (LSM). Paparan itu disampaikan saat pemkot berjuang dari top 30 masuk sepuluh besar.
‘’Wujud nyata bahwa kita melayani itu, ya, semua pengaduan kita respon, kita layani pengaduannya apa,’’ kata Maidi.
Ada tiga inovasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diciptakan Pemkot Madiun. Yakni sosialisasi di media luar ruang, rubrik pelayanan publik di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun, serta sosialisasi ke masyarakat di unit pelayanan publik. Seluruh aduan itu terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
‘’Kita sudah komitmen itu. Bisa dilihat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah seperti apa, itu salah satu indikatornya,’’ lanjutnya.
Pemkot menggaransi tindak lanjut aduan kurang dari 24 jam. Setelah melalui penyortiran dan kajian. Aplikasi SP4N LAPOR itu juga terintegrasi dengan kanal media sosial, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), call center 112 maupun via short message service (SMS) langsung ke handphone wali kota. Semisalnya, laporan emergency pohon tumbang maupun kebakaran ke 112 langsung diteruskan detik itu juga ke petugas yang menangani. ‘’Kita respon cepat ditindaklanjuti,’’ ungkapnya.
Pengaduan itu didukung dengan sarana-prasarana penunjang. Seperti tersedianya akses wif gratis yang dapat diakses warga di seluruh area kota ini. Di samping itu, pemkot juga memberikan apresiasi sebagai bentuk keberlanjutan pengembangan pengelolaan SP4N LAPOR kepada petugas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
‘’Dari situ kita cek. Jika ada respon dengan ucapan terimakasih, berarti pengaduan tersebut sudah tuntas,’’ sambungnya.
Bahkan bentuk pelayanan publik lainnya dilakukan wali kota dengan jemput bola. Wali kota kerap bersepeda bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyusuri gang-gang ke perkampungan. Dia ingin melihat dan langsung menampung keluhan dari warganya. Dengan cara itu, wali kota dapat langsung memberikan solusi dan hadir untuk warganya. ‘’Masalah di bawah harus diurai secepatnya,’’ tuturnya.
Selain itu, inovasi yang diterapkan sejumlah OPD tak luput dari penilaian. Seperti Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal Corona Virus agar Warga Sehat (Pendekar Waras). Serta Pendekar Obat di RSUD Kota Madiun yang bertugas mengantar obat ke rumah pasien. Sehingga memudahkan masyarakat tidak perlu antre saat mengambil obat di rumah sakit. ‘’Yang sifatnya rutinitas, tetap pelayanannya harus cepat,’’ ujarnya.
Inovasi Lempeng Gapit yang diterapkan dispendukcapil pun turut membuktikan kecepatan pelayanan masyarakat di bidang lain. Keputusan pemenang itu tertuang dalam pengumuman yang ditandatangani Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Nomor B.1246/PP.03/2020 tertanggal 17 November 2020.