JawaPos.com – Surabaya Raya mengakhiri masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama untuk menekan persebaran Covid-19 pada Senin (11/5). Penerapan PSBB tahap pertama dievaluasi dalam rapat terbatas melalui video conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (12/5).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan hasil PSBB di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo saat rapat yang diikuti wakil presiden, menko dan menteri terkait, serta gubernur Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali tersebut. Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Surabaya menunjukkan peningkatan. Namun, kurva melandai di Sidoarjo dan Gresik. Tren serupa tampak pada jumlah orang dalam pemantauan (ODP).
Dari aspek fasilitas kesehatan, dalam waktu kurang dari dua bulan, Pemprov Jatim telah menyiapkan 3.276 bed isolasi dari sebelumnya hanya 1.613 bed. Rumah sakit rujukan ditambah dari 44 menjadi 99. Ruang observasi serta ruang isolasi juga ditambah.
Puslitbang Humaniora Kemenkes di Jl Indrapura, Surabaya, difungsikan menjadi rumah sakit darurat. Kapasitasnya hingga 200 bed. Pemprov Jatim juga menyediakan tiga tenda RS darurat di Puslitbang Humaniora Kemenkes dengan kapasitas maksimal 500 bed. Relawan tenaga kesehatan mencapai 470 orang dan 110 di antaranya bertugas di RS Unair.
Rapid test dilakukan secara acak di berbagai lokasi oleh tim patroli yang terdiri atas elemen Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V/Brawijaya bersama tenaga medis. Pasien yang reaktif langsung dirujuk ke rumah sakit, sedangkan yang nonreaktif diobservasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim yang memiliki kapasitas 350 bed.
Pengecekan sampel tersedia di RSUD dr Soetomo, RS Unair/Institute of Tropical Disease, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Surabaya; RS Universitas Brawijaya dan RSUD dr Saiful Anwar, Malang; serta tiga RS swasta. Jika dilakukan optimasi, laboratorium di Jatim bisa melakukan 1.564 tes per hari.
Khofifah menuturkan, Jatim siap menghadapi pandemi. “Kita kerja cepat dan tanggap, melakukan sinergi setiap elemen, meningkatkan fasilitas, dan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk melindungi warga Jatim, baik secara medis maupun ekonomi,” katanya.
Pemprov Jatim telah mentransfer bansos berupa suplemen bantuan pangan nontunai (BPNT) berbasis keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM mendapat bantuan Rp 100 ribu dari Pemprov Jatim. Bansos juga didistribusikan dalam bentuk sembako atau uang tunai di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
”Total bansos yang diberikan pemprov untuk kabupaten/kota terdampak mencapai Rp 125.693.700.000. Jumlah tersebut bersumber dari APBD provinsi,” tutur Khofifah.