JawaPos.com – Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting perkembangan demokrasi di Indonesia. UU KIP juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga merupakan constitutional rights sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F (perubahan kedua) UUD 1945.
Keterbukaan informasi memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi itu sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan setiap badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Tahukah Anda, 17 tahun lalu tepatnya pada 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, para pejuang hak akses atas informasi publik dari berbagai negara berkumpul dan melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hak-hak masyarakat atau publik dalam mengakses informasi publik. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengusulkan dan menyepakati perlunya satu hari khusus yang didedikasikan untuk mempromosikan kebebasan memperoleh informasi. Hasil pertemuan inilah yang kemudian mencetuskan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day).
Sementara itu, UU KIP yang mulai diberlakukan pada 2010 dan PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU KIP serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik diwajibkan membuka akses informasi ke publik kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan UU.
Di samping itu, UU KIP mengamanatkan setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan memiliki standar layanan informasi. Di antaranya, standar pengumpulan informasi, penyediaan informasi, pendokumentasian, serta penetapan jenis informasi.
Sejalan dengan itu, fenomena berlimpahnya informasi di ruang publik sebagai efek kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi berdampak pada banyaknya informasi yang muncul dan belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Informasi yang valid dari badan publik pemerintah diharapkan membantu mengurangi kesimpangsiuran informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Untuk membantu masyarakat mengetahui regulasi dan tata cara mendapatkan informasi publik, sebuah edukasi tentang tata cara dan filosofi dalam UU KIP perlu disampaikan dan diedukasikan kepada publik. Edukasi ini bertujuan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik yang ada di badan publik hingga dapat meningkatkan kemampuan dirinya dalam memublikasikan informasi publik dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Indonesia.