JawaPos.com – Akhir pekan lalu publik dihebohkan dengan tangkapan layar WhatsApp Group diduga berisi percakapan anggota polisi daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Isinya, ada ‘perintah’ untuk memenangkan salah satu calon presiden dalam Pemilu 2019.
Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) pun diminta untuk mengusut hal ini. Sebab jika tidak, citra Korps Bhayangkara sebagai institusi yang harusnya netral, akan tercoreng.
“Mabes Polri harus usut kasus WA Kapolres Bima, jika terbukti WA itu dikirimkan sang kapolres, harus ada tindakan tegas sebab hal itu sudah melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres,” tegas Ketu Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane kepada JawaPos.com, Senin (1/4).
Lebih dari pada itu, ia meminta agar ada pengawasan ketat terhadap oknum-oknum Polri yang kerap berulah negatif, baik oleh Polri sendiri maupun institusi di luarnya. “Hukuman yang tegas, mulai dari diseret ke pengadilan hingga pemecatan harus dilakukan agar ada efek jera bagi oknum Polri yang nakal,” sebut Neta.
Diketahui, bernama Pilpres 2019, grup WA yang memiliki 43 anggota polisi diduga mulai dari jabatan kapolres, kapolsek, hingga anggotanya disinyalir ada di daerah Bima. Percakapan di grup itu dibocorkan oleh salah satu anggota yang telah dikeluarkan dari grup tersebut.
Adapun yang menarik perhatian diduga polisi berpangkat AKBP dengan inisial EA menyampaikan bahwa para kapolsek akan dievaluasi jika pasangan capres-cawapres nomor urut 01 kalah di wilayahnya.
“Kapolsek yang wilayahnya kalah akan dievaluasi oleh kapolda. Ini serius. Jadi tolong dukungannya secara ikhlas dan sadar diri karena kita berjuang untuk institusi berarti juga memperjuangkan nasib kita sendiri. Target minimal 60 persen,” bunyi perintah AKBP EA dalam percakapan tersebut.
Para kapolsek juga diperintah untuk memasang baliho di setiap desa dan kelurahan. “Para kapolsek tolong agar buat baliho 01 di tiap-tiap desa/kelurahan. Minimal 1 baliho per desa/kelurahan. Dan kirim laporannya di group ini. Trims,” ujarnya menambahkan.