JawaPos.com – Golput alias tidak memilih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara. Namun, hal tersebut kini justru dinilai merugikan.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan wajar jika golput dilaksanakan pada era Orde Baru. Sebab kala itu, sudah diketahui pemenangnya sejak awal.
“Kalau zaman Orde Baru itu tidak ada ruginya. Karena memang pemilunya sudah tidak fair. Pembagian suara sudah dikapling sedemikian rupa, ini harus kecil, ini harus besar,” ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/3).
“Kalau sekarang rugi golput karena setiap suara dihitung KPU dan dikontrol dari bawah,” tutur Mahfud menambahkan.
Menurutnya, masyarakat perlu menganggap pemilu kali ini sebagai pesta demokrasi. Rakyat harus memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Tak dimungkiri, pasti ada kekurangan bagi seorang pemimpin. Di situlah rakyat hadir untuk mengontrol dan menyempurnakan tugasnya.
“Nggak ada pemimpin yang sangat baik. Tapi pemilu itu memilih orang yang baiknya lebih banyak dari yang baik. Atau jeleknya lebih sedikit. Agar negara tidak dipimpin orang jelek,” tutur Mahfud.
Toh meskipun golput, kata dia, tidak akan mengurangi atau membatalkan legalitas pemilu dan pemimpin yang terpilih. “Mari jangan golput. Gunakan hak pilih tapi jangan ribut apalagi sampai perang hoax, itu berbahaya,” pungkas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.