JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto menjadi satu panelis dalam debat capres-cawapres. Namun independensi Bambang Widjojanto dipertanyakan oleh koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
Alasannya, karena pria yang akrab disapa BW tersebut saat Pilgub DKI Jakarta 2016 silam, terang-terangan mendukung Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro mengatakan tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi panelisnya. Prabowo-Sandi siap siapapun penelis di debat capres-cawapres.
“Saya kira itu terserah KPU mau merespons atau tidak. Itu wewenang KPU. Kita siap siapa pun panelisnya,” ujar Nizar kepada Jawapos.com, Senin (31/12).
Nizar mengatakan, sekadar masukan buat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, janganlah sensitif dengan latar belakang politik seseorang. Pilihan politik sangat dinamis. Bisa berubah setiap saat. Misalnya dahulu Anies Baswedan dan Sudirman Said adalah pendukung Jokowi, sekarang keduanya menjadi pendukung Prabowo.
Bisa saja Bambang Widjajanto dulu mendukung Anies-Sandi, sekarang menjadi tokoh netral. Tidak adil jika sejarah politik dijadikan tolak ukur menjustifikasi seseorang. Harus dilihat posisi politiknya saat ini.
“Kalau benar Bambang Widjajanto ditolak oleh timses sebelah itu petanda mereka takut, saya yakin bukan hanya sekedar alasan netralitas seorang Bambang lebih kepada ketidakinginan publik untuk memahami bagaimana saat itu seorang Presiden tidak berdaya,” ungkapnya.
Soal netralitas, Ketua DPP Partai Gerindra ini masih yakin dengan netralitas Bambang Widjojanto yang rekam jejaknya sangat berintegritas, maka akan profesional dalam menjadi panelis. Sehingga tidak mungkin tokoh kaliber Bambang mengesampingkan dimensi keadilan dalam sebuah debat.
“Sekali lagi kalau benar ada penolakan, ini semata-mata masih ada luka lama yang tidak ingin terbongkar ke publik, dan saat inipun fenomena BW masih berlanjut pada kasus Novel Baswedan di mana seorang Presiden juga tidak bisa berbuat banyak melihat ketidakadilan dalam menangani kasus tersebut. Kalau BW muncul ke publik, kasus ini akan jadi ingatan publik dan mereka (tim sebelah) tidak ingin semua ini terjadi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto berharap KPU mendengar aspirasi publik yang meragukan netralitas mantan Komisioner KPK Bambang Wijdjojanto (BW) untuk menjadi panelis di debat capres-cawapres Pilpres 2019.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, netralitas panelis dalam debat merupakan hal yang sangat penting.
Hasto memaklumi masyarakat meragukan netralitas BW sebagai panelis debat. Sebab, ia menyebut BW menjadi tim sukses bagi Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menjadi cawagub DKI berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Posisi sebagai timses itu, kata dia, membuat netralitas BW diragukan jika menjadi panelis debat antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo Subianto-Sandiaga.
Meski khawatir keberadaan BW sebagai panelis, Hasto mengaku pihaknya menghormati keputusan KPU. Ia hanya berpesan KPU untuk menunjukkan independensi, netralitas dan menjaga jarak dengan penguasa untuk menjaga jalannya kualitas demokrasi.
Adapun KPU telah menetapkan delapan panelis dalam debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari 2019. Salah satu dari delapan panelis yang ditetapkan KPU adalah mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto.