Jawapos.com – Makin minimnya lahan di kota Yogyakarta, membuat pemerintah setempat berpikir dua kali untuk mendirikan tempat pembuangan akhir (TPA) secara mandiri. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mengaku bergantung pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk penanganan TPA itu.
Kasi Penanganan Sampah. DLH Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko, mengatakan pembahasan mengenai TPA baru akan dilakukan pada 2018 mendatang bersama Pemprov DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul. “Review peninjauan ulang kerja sama kita,” katanya, ditemui di kantornya, Selasa (31/10).
Pembahasan itu akan me-review apakah nantinya akan tetap menggunakan TPA yang ada di Kecamatan Piyungan, Bantul atau tidak. Sebab, diperkirakan tempat itu pada 2020 mendatang kuota sampah sudah melebihi batas. “Hasil review-nya seperti apa, nanti baru terjawab. Jadi tergantung dengan Pemprov DIY, kita akan mengikutinya,” tuturnya.
Meski ada ketergantungan, namun Pemerintah Kota Yogyakarta juga tak hanya diam. Upaya yang telah dilakukannya yaitu mendirikan dua Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang bisa menampung selama dua hari. Hanya saja, dua TPS itu mampu menampung sekitar 50% saja dari keselurahan sampah. Selebihnya masih belum bisa di-cover.
Selain itu, Pemkot Yogyakarta di sekitar TPA Piyungan punya lahan seluas 2,5 hektare. Apakah nantinya akan digunakan untuk pengolahan sampah menjadu energi bisa menjadi salah satu pilihan solusi.
Masalah TPA sampah ini, di Kabupaten Sleman sebelumnya sudah melakukan kajian mengenai pembangunan secara mandiri di daerah Kecamatan Prambanan.
Kepala DLH Kabupaten Sleman, Purwanto mengatakan, pengerjaannya dalam proses penyusunan Detail Engineering Design (DED). Di sana, dengan luasan 15 hektare akan menampung kisaran 350 ton sampah rata-rata per hari dari warganya. Konsepnya nanti mengolah sampah menjadikannya energi alternatif agar bisa dimaksimalkan dalam pemanfaataanya.