Pemilihan

Jokowi cakap menjelaskan paradigma investasi pertahanan yang ubah belanja militer tuk pembelian senjata jadi alokasi anggaran guna membangun industri pertahanan

Di sisa waktu 3 pekan kurang ini, sejumlah lembaga survei banyak merilis gap elektabilitas antara Jokowi-Prabowo masih di kisaran 20 persen

Saya kira semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak ada masalah yang terlalu besar, mungkin ada kendala di daerah tertentu soal logistiknya

“Di debat keempat ini KPU mengundang Panglima TNI dan Kapolri, karena memang temanya itu keamanan,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3).

Jokowi menyampaikan, pembangunan infrastruktur yang diminta masyarakat sangat beragam. Mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, hingga jalur kereta api.

Berulangnya kasus pelanggaran ASN dalam pelaksanaan pemilu ditengarai tidak terlepas dari rendahnya ketegasan pejabat pembina kepegawaian.

“Kalau di kampanye 2014 itu pakai kotak-kotak, lalu ketika sudah memenangkan pilpres, Pak Jokowi sudah beralih menjadi kemeja putih untuk warna kerjanya”.

KPU kembali menegaskan tentang bahayanya politik uang (money politic) dalam pemilu. Penegasan ini setelah KPK mengamankan uang untuk serangan fajar.

Warga yang belum mencetak e-KTP tetap boleh menyalurkan aspirasinya dalam pemilu 17 April mendatang. Kemarin (28/3) MK memutuskan uji materi UU Pemilu.

Ace menyebut, di masa pemerintahan Jokowi politik luar negeri Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya dalam pergaulan internasional.

Calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menuntaskan program kereta api trans Kalimantan. Hal itu dia sampaikan saat kampanye, Kamis (28/3).

Jokowi mengatakan, saat pilpres 2014, ia yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla memperoleh suara 74 persen di wilayah ini. “Kita menang tebal,” ujarnya.

Segmen guru dan PNS menjadi pemilih tertinggi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Padahal, Presiden Jokowi belum lama ini menaikkan gaji ASN.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan wajar jika golput dilaksanakan pada era Orde Baru.

“Ndak ada undang-undangnya, ndak ada hukumnya, mau pakai pasal apa, mau pake teror, teror bukan, mau pakai hoax, hoax bukan,” ujar Mahfud MD di Jakarta.