JawaPos.com – Pembangunan transportasi masal berbasis rel menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Bahkan, program tersebut telah masuk masterplan pembangunan nasional.
Konsep transportasi masal menjadi salah satu bahasan dalam event Ruang Ide yang dihelat Jawa Pos di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, kemarin. Acara bertema Pengelolaan Infrastruktur dan Publikasi Media itu menghadirkan empat pembicara.
Yakni, Senior Vice President Division VI PT Waskita Karya Gunadi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, pakar statistik ITS Kresnayana Yahya, dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim. Ada juga dua menteri yang hadir sebagai keynote speaker. Yakni, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Acara yang dihadiri 119 orang yang mayoritas adalah pelaku usaha tersebut berlangsung cukup semarak.
Menhub menjelaskan, mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) diharapkan bisa menjadi andalan. “Di Jabodetabek setiap hari pergerakan manusianya 49,5 juta, yang 24,9 juta didominasi pengemudi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Sehingga Jabodetabek menjadi wilayah dengan tingkat kemacetan tinggi,” papar Budi. Pembangunan MRT dan LRT diharapkan mengubah perilaku masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan cara itu, kemacetan di jalan dapat berkurang.
Pembangunan angkutan masal, menurut Budi, memang butuh investasi yang tidak sedikit. Namun, manfaat yang dihasilkan lebih besar. Pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengedukasi masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan masal.
Budi mengatakan, Surabaya dan sekitarnya lambat laun juga harus diubah. Masyarakat harus dikenalkan dengan manfaat angkutan umum. “Saya lihat di Surabaya banyak yang belum menggunakan angkutan umum. Harus diberi edukasi,” ungkapnya.
Pemerintah yang bekerja sama dengan Jerman tengah melakukan kajian untuk LRT di Jawa Timur. Rencananya, ada lima kota yang akan dilintasi. Yakni, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Namun, Budi belum bisa memastikan kapan pembangunan dimulai. “Studi dengan Jerman targetnya tiga bulan lagi selesai,” katanya.
Pengembangan infrastruktur adalah hal vital bagi negara yang ingin meningkatkan perekonomian. Hal itu ditegaskan Menteri Bambang Brodjonegoro. Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur tak bisa disebut sebagai sesuatu yang konsumtif. “Infrastruktur adalah alat. Belanja infrastruktur itu ibarat belanja modal. Pembangunan infrastruktur bukan produk akhir, tapi justru modal untuk pertumbuhan ekonomi,” terang Bambang kemarin.
Bicara soal infrastruktur, lanjut Bambang, perencanaan akan jauh lebih baik jika tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi. Kekuatan infrastruktur di sektor tol, pelabuhan, bandara harus terkoneksi dengan sektor strategis lain seperti pusat industri. “Jadi, harus berbasis kawasan. MRT juga perlu dikembangkan agar terintegrasi dengan kawasan ekonomi,” tambahnya.
Infrastruktur utama juga perlu ditopang dengan pendukung, mulai akses gas, listrik, hingga manajemen air dan limbah. “Dua hal terakhir ini banyak dilupakan atau belum disadari banyak pihak. Selama ini pengelolaan limbah dan air masih minim. Padahal, itu juga bagian dari infrastruktur,” urai Bambang.
Di pihak lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan, pengembangan infrastruktur, apalagi dengan basis integrasi, akan menjadi kabar baik bagi sektor logistik. Sebab, aktivitas pengiriman barang akan jauh lebih maksimal jika bisa mengandalkan tiga pilihan moda sekaligus. Yakni, darat, laut, dan udara.
Yukki mencontohkan kehadiran tol dari Surabaya ke Jakarta. Tol tersebut membuka peluang bagi pelaku logistik untuk memaksimalkan angkutan dan pengiriman ke kota-kota kecil. “Kehadiran tol akan mempermudah distribusi logistik dari kota-kota kecil tersebut menuju hub bisnis yang lebih besar seperti Jakarta dan Surabaya,” ujarnya.
Infrastruktur yang efektif, menurut Yukki, akan memberikan dampak pada harga pengiriman. Pengembangan infrastruktur dengan basis kawasan bisa membuat sektor lain terkerek dan harga-harga bisa ditekan.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan, salah satu program prioritas nasional 2015-2019 adalah konektivitas antarmoda. Pemerintah membangun beberapa infrastruktur transportasi. Ada di sektor laut, darat, udara, sungai, dan danau.
“Salah satu pembangunan di sektor kereta api digiatkan di Balikpapan-Samarinda,” terangnya.