Komisi pemberantasan korupsi

Manajemen Pupuk Indonesia memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan menganggu program kerja dan pencapaian target perusahaan.

Kementerian BUMNselalu memberikan arahan agar semua kegiatan berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Kementerian PUPR menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas 4 oknum pegawai pada kedua Satker itu dan siap membantu memberikan data yang dibutuhkan.