JawaPos.com – Pelaporan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) dianggap menjadi momentum bagus bagi sejarah kepemiluan di Indonesia. Pasalnya hak ini menjadi momentum bagi penyelenggara pemilu untuk membuka fakta soal beredarnya hoaks dan fitnah politik.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan, pelaporan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Bawaslu untuk membuka kotak pandora kampanye hoaks dan fitnah. Menurutnya selama ini memang kubu Jokowi-Ma’ruf yang paling banyak diterpa hoaks dan fitnah.
“Hal ini akan menegaskan sumber fitnah dan hoaks tersebut berasal dari mana. Apakah memang ada pihak ketiga yang menunggangi perseteruan dua kubu tersebut, atau malah justru serangan-serangan tersebut berasal dari kubu yang berlawanan dengan calon petahana,” ujar Muradi kepada wartawan, Jumat (28/12).
Menurut Muradi, harus jujur diakui, bahwa penyebaran hoaks dan fitnah itu sangat sistematis dan terukur. Padahal, lanjutnya, demokrasi tidak bisa berbasis pada data bohong dan berisi fitnah.
Sebab, demokrasi harus bisa diwujudkan dalam tatanan yang lebih adil dan terukur. Sejauh hal itu bisa dilakukan, kata dia, tatanan politik Indonesia akan lebih dewasa dan matang.
“Dengan bebas dari fitnah dan hoaks, maka diharapkan pilpres dan pileg 2019 ini akan berisi debat dan adu gagasan serta program, yang mana akan mengantarkan publik lebih objektif dalam menilai siapa yang paling baik untuk dipilih,” jelasnya.
Muradi menjelaskan, hoaks dan fitnah harus diberantas tuntas oleh penyelenggara pemilu. Keberhasilan menciptakan demokrasi yang bermartabat adalah jika praktik kotor ini berhenti.
“Yakni berhentinya serangan hoaks dan fitnah ataupun setidaknya berkurang dan diisi oleh adu gagasan dan program,” pungkasnya.
Diketahui, Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu. Hal itu terkait omongan Hasto yang dinilai menyinggung capres yang selalu menebar fitnah dan marah-marah. Mereka menganggap capres yang dimaksud Hasto tak lain adalah Prabowo Subianto.